Benarkah pasca “Bimtek” bikin pesertanya kompak tutup mulut? Ini benar terjadi di Kepulauan Sula. Sejumlah Kepala Desa memilih membisu ketika dikonfirmasi media, terkait BIMTEK Kepala Desa di Bulgari Function Hall Grand Boutique Hotel Melawai Blok M Jakarta Selatan pada 16 Juni 2025. Seolah mendapat komando dari pimpinan. Dan, patut diduga bahwa sikap Kepala Desa telah di-skenario oleh Bupati Ningsih dan Inspektur Kamarudin. Gerakan Pemuda Marhaenis meminta aparat penegak hukum memeriksa Bupati dan Inspektur soal dugaan Bimtek Fiktif dan Dana Perjalanan ke Luar Negeri.
JScom, KEPULAUAN SULA – Siang tadi sekitar pukul 14.09 WIT, beberapa kepala desa dikonfirmasi terkait kebenaran kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar di Bvlgari Function Hall Grand Boutique Hotel Melawai Blok M jakarta Selatan pada 16 Juni 2025.
Konfirmasi wartawan jurnalswara.com melalui pesan WhatsApp kepada beberapa kepala desa, di antaranya adalah Kepala Desa Fatkauyon, Kepala Desa Man Gega, Kepala Desa Baleha, dan Kepala Desa Sekom melalui via WhatsApp, Selasa (17/6/25),
“Apa benar ada Bimtek di Bulgari Function Hall Grand Boutique Hotel Melawai Blok M jakarta Selatan?,” demikian chat whatsapp ke sejumlah kades. Sayang, tak satupun kepala desa merespon konfirmasi awak media.
Padahal Bimbingan Teknis para Kepala Desa di Bvulgari Fungtion Hall Grand Boutique Blok M Jakarta Selatan, kini menjadi sorotan publik dan masyarakat pada umumnya. Sebab sebelumnya, puluhan kades dikabarkan baru saja tiba pada Senin (16/6) dari pesiarnya di tiga negara tetangga.
Ketua DPC GPM Kepulauan Sula, Fandi Norau menduga para kepala Desa bersekongkol dengan pemerintah daerah mendiamkan pembohongan public yang dilakukan Bupati dan Inspektur Inspektorat.
“Kegiatan Bimtek ini perlu dipertanyakan? Sesuai Informasi yang kami terima ternyata kegiatan tersebut adalah hoax,” ungkap Ketua DPC GPM Sula, penuh keraguan.
Fandi meminta, Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Kepulauan Sula, agar segera menelesuri perjalanan para kepala desa yang di berangkat di beberapa negara. Bimtek yang diduga fiktif ini menggunakan anggaran pribadi atau anggaran desa/pemerintah?
“Informasi perjalanan para kepala desa di beberapa negara, kami meminta pihak jaksa maupun polres Kepulauan Sula untuk menesuri perjalanan kepala desa apakah mereka barangkat dengan menggunakan uang pribadi atau uang apa?,” desak Fandi.(JS-RIS)
