Serangan naratif, ajakan kolabratif hingga pesan kebersamaan antar kepala daerah di Maluku Utara yang disampaikan Walikota Ternate Muhammad Tauhid Soleman mendapat tanggapan beragam. Postingan di platform media sosial bikin panas situasi. Ada Pro, ada pula kontra. Padahal kritik Pak Walikota tak lebih dari rasa cinta untuk Maluku Utara, menghendaki kesamaan visi dan karya untuk membangun daerah yang bersemboyan Mari Moi Ngoni Fururu ini.
JScom, TERNATE – Tanggapan publik atas kritik Walikota Ternate M. Tauhid Soleman kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Maluku Utara di Sahid Bela Hotel, Rabu (17/12/2025), bikin panas jagad media sosial.
Setidaknya kritik bernada “maraju” namun tegas, mengungkap minimnya kunjungan kerja Gubernur ke pemerintah kabupaten/kota, khususnya ke Pemerintah Kota Ternate. Kata Walikota, Gubernur Sherly belum pernah melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Ternate, meski berdomisili di daerah tersebut.
“Keberhasilan Pemerintah Provinsi itu ditentukan oleh keberhasilan kabupaten/kota. Kita tidak sedang berada dalam konteks stigma atau pencitraan. Kita bekerja semata-mata untuk melayani masyarakat Maluku Utara,” tegas Walikota.
Tokoh Masyarakat Maluku Utara, Habib Ahmad Assagaf berharap statemen Walikota Tauhid tidak disalah tafsir, apalagi sampai ada dugaan antipati sesama kepala daerah di Maluku Utara. Bahkan jangan sampai ada penilaian saling serang antar Kepala Daerah.
Menurut Habib Ahmad, yang disampaikan Walikota Tauhid di forum resmi kepala daerah itu sebagai refleksi dan ajakan kebersamaan. Membangun Maluku Utara yang bersinergi dan menyentuh kolektifitas kepentingan daerah otonomi secara umum.
Selama ini, lanjut Adik Kandung Politisi Nasional Almarhum M Iqbal Assagaf ini, Gubernur Maluku Utara menampilkan gaya kepemimpinan yang unik. Turun langsung ke masyarakat, bertemu masyarakat dan sengaja mencipta komunikasi publik melalui media social.
“Adapun kunjungan Gubenur harus mengikuti aturan protokoler dan koordinatif, itu hanya persoalan teknis yang mungkin berlaku di pemerintahan. Tinggal koordinasi,” ujar Habib Ahmad.
Karenanya, Ketua Umum Forki Maluku Utara ini mengajak masyarakat Maluku Utara untuk bersikap adaptif terhadap wacana yang berkembang melalui pemberitaan atau fakta, dan mengambil sisi positif sebuah narasi publik.
“Saya berkeyakinan, dengan adanya pesan-pesan baik, kritik-kritik konstruktif, Maluku Utara akan jadi lebih baik. Para Kepala Daerah akan selalu duduk bersama, berdiskusi, menemukan konsep dan strategi pembangunan berdasar spesifikasi daerah di Kabupaten Kota Se-Maluku Utara,” ujar Habib Ahmad. (Yrt-JS)
Walikota lantas meminta Gubernur menjadwalkan kunjungan kerja ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, usulan inii disepakati oleh para bupati dan wali kota dalam Rakor.
Koordinasi yang dinilai lemah juga disinggung, terutama karena sejumlah kegiatan Pemerintah Provinsi di Kota Ternate kerap tidak diketahui pemerintah kota. “Kadang saya tahu kegiatan itu justru dari media, dari berita atau TikTok. Padahal koordinasi itu sederhana, tapi paling sulit dilakukan,” ungkapnya.
Walikota juga bercerita, saat ibu Gubernur datang ke Sulamadaha, itu wilayah jabatan Tauhid sebagai walikota. Ketika Gubernur masuk ke kantor lurah, itu bukan wilayah kerja Gubernur. “Ini harus dipahami agar sinergi bisa terbangun dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.
Prinsipnya. koordinasi lintas OPD antara provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat, termasuk program strategis seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
“Jangan sampai tiba-tiba ada kegiatan di wilayah kami, tapi kepala daerah tidak tahu. Minimal OPD Provinsi berkoordinasi dengan OPD kabupaten/kota,” katanya lagi. (RI-Js)
