Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih Jalan Selamat. Anggota Fraksi partai ini memilih tidak hadir dan mengabaikan undangan Rapat Paripurna DPR RI dengan Agenda Pengesahan RUU Pilkada. Padahal, sehari sebelumnya, partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini setujui draft revisi Undang-undang yang dibahas di Baleg DPR, Rabu (21/8).
JScom, JAKARTA – Rapat pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (RUU Pilkada) hari ini, Kamis (22/8) ditunda.
Sebab, kuorum peserta rapat tidak terpenuhi. Dari pantauan di lokasi, meja pimpinan hanya diisi oleh 3 wakil Ketua DPR RI, yakni Rachmat Gobel, Lodewijck F Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad.
Tidak terlihat Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hadir di lokasi. Tidak hanya itu, fraksi PKB tidak terlihat hadir di ruang rapat.
Setelah skors dibuka, forum tidak juga mencapai kuorum. Akhirnya pimpinan rapat paripurna dari fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun menunda rapat.
“Saya tidak tahu, karena sepengetahuan saya jangan-jangan beliau memang tidak terinfo sebenarnya dengan rapur ini mungkin last minute ini kan tidak elok,” kata Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis (22/8).
Sedangkan untuk anggota fraksi lain, Luluk mengatakan ia tidak mengetahui alasannya. Namun ia mengatakan sebagian kader sedang sibuk menyiapkan Muktamar PKB di Bali.
Luluk sendiri akhirnya hadir saat rapat sudah ditutup, meski begitu ia masih menyempatkan diri untuk mengisi absensi rapat.
Meski PKB merupakan fraksi yang menyetujui RUU Pilkada disahkan hari ini, Luluk pun mengatakan bahwa sebenarnya ada perpecahan di fraksi PKB dalam menyikapi pembahasan RUU Pilkada kemarin.
Dan ia berada di sisi yang tidak setuju.
“Tentu saja kita juga punya perdebatan lah internal dan itu sah sah saja karena ini merupakan hak konstitusional jadi saya tentu akan menjaga hak konstitusional saya itu,” katanya.
“Saya sangat tidak mengharapkan bahwa kita akan menjadi musuh rakyat gitu aja,” tutur Luluk.
Sementara elemen masyarakat di berbagai kota berdemo menyusul pembahasan RUU Pilkada yang sangat cepat bak kilat.
Aksi dilakukan usai Baleg DPR menyepakati revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, Rabu (21/8). RUU itu rencananya akan disahkan DPR pada Kamis (22/8).
Langkah DPR ini memicu kemarahan publik karena tak menggubris putusan MK — lembaga penjaga konstitusi. Aksi massa ini berlangsung Rabu kemarin dan hari ini.
Di Yogyakarta, aksi massa hari ini bertajuk “Jogja Memanggil”. Rencananya, aksi akan berlangsung di Lapangan Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer.
Pesan itu juga disertai sejumlah tagar seperti #GejayanMemanggil, #JogjaMemanggil, hingga #JegalOligarki.
Selain di Titik Nol Kilometer, dalam undangan aksi yang lain, turut disebutkan titik kumpul massa aksi, salah satunya di Bundaran UGM.
Sementara itu, Forum Cik Di Tiro pada Rabu (21/8), telah mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda matinya demokrasi juga menyatakan akan ada aksi turun ke jalan besok
“Sampai kemudian kita memastikan keputusan Paripurna DPR itu sejalan dengan kepentingan aspirasi masyarakat,” kata Masduki, inisiator Forum Cik Di Tiro.
Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa, pada (Kamis 22/8) setelah putusan MK tentang ambang batas pencalonan peserta pilkada tak diadopsi DPR dalam RUU Pilkada. Padahal Partai Buruh (bersama Gelora) adalah penggugat pasal ini.
Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli menyatakan, aksi digelar dalam rangka memantau rapat paripurna di DPR RI, yang akan menentukan nasib putusan MK Nomor 60 tentang ambang batas.
“Untuk aksi besok kami akan mengawal sidang DPR RI paripurna di Baleg, ya, dalam rangka memantau siapa tahu ada isu-isu mungkin Baleg akan mengubah (putusan) MK Nomor 60,” ujar Ferri kepada wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).
Ferri mengatakan, massa aksi yang direncanakan hadir yakni dari kalangan buruh tani dan nelayan se-Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
Total dari massa aksi yang akan mengikuti demonstrasi sekitar 5.000 massa. Namun Ferri mengatakan, jumlah massa yang datang bisa saja lebih besar.
Tak cuma massa buruh, demo juga digelar oleh aktivis BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).
“Saat ini Indonesia sedang masa darurat. Kita dipertontonkan dengan tindakan rezim yang sangat tidak terkendali dengan keegoisannya. Semua ditabrak demi melanggengkan kekuasaan dan ambisi,” kata mereka.
“Oleh karena itu, Aliansi BEM Seluruh Indonesia mengundang seluruh mahasiswa, elemen pemuda, dan seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam aksi hari ini,” lanjutnya.
(red)
