Limit perebutan B1KWK di Pilkada tinggah hitung hari. Keluarga Besar Gerindra Kabupaten Kepulauan Sula resah. DPP Gerindra akan memberikan Rekom B1-KWK kepada Bakal Calon Petahana. Hasil Rakerda Gerindra Propinsi Malut sebatas lembar tak berguna. Ketua DPD Gerindra Malut dituding hianati kaders sendiri. B1KWK Partai Gerindra untuk Pilkada Kepulauan Sula tercabik?
JScom, KEPULAUAN SULA – B1KWK Partai Gerindra memang jadi primadona oleh segenap Bakal Calon kepala Daerah. Di Kepulauan Sula, Maluku Utara, Ketua DPC Partai Gerindra Muhammad Natsir Sangadji, yang digadang-gadang tampil sebagai kontestan Wakil Bupati dikabarkan belum mendapat respon DPP partainya.
Anggota Partai dan simpatisan/Keluarga Partai Gerindra Kepulauan Sula menuding Ketua DPD Partai Gerindra Syahril Tahir tidak konsiten memperjuangan hasil Rapat Kerja Daerah DPD. Syahril dituding membela rival politik Pemilu Legislatif 2024 lalu.
“Katong dapa kabar bahwa Ketua DPD urus Rekom B1KWK untuk Bakal calon lain, yaitu Calon Petahana Fifiaan Adeningsih Mus. Katong heran, Ketua DPD kok bisa membela lawan politik saat katong berjuang di Pemilu Legislatif,” ujar Ramli kepada www.jurnalswara.com di kantor DPC Partai Gerindra kepulauan Sula.
Ramli bersama beberapa temannya dari Pulau Mangoli itu datang ke Kantor DPC untuk memastikan pengurusan Ketua Muhammad Natsir Sangadji mendapatkan persetujuan pengurus pusat partainya berupa B1-KWK.
Ramli mengaku kecewa mendengar kabar DPP Partai Gerindra akan memberikan B1-KWK kepada Fifian Adeningsih Mus yang juga kaders PDI Perjuangan itu. “Mereka (Fifian, red) saat legislative dan pilpres itu lawan kita. Mengapa saat ini, ketua DPD lebih memihak ke mereka daripada kader sendiri,” tanya Ramli.
Pertanyaan Ramli setidaknya mewakili rasa kecewa Keluarga Besar Gerindra. Pasalnya, kepentingan kaders untuk berkontestasi di Pilkada memang jadi target usulan. Bahkan DPD Gerindra Propinsi Maluku Utara pun telah menyetujuinya dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Ternate.
Info yang diperoleh, Rakerda tersebut memutuskan beberapa hal, dan poin pentingnya adalah memperjuangkan Kaders di Pilkada Maluku Utara dan Kabupaten/Kota Se-Propinsi.
Diketahui, beberapa media cetak dan media online marak memberitakan bahwa DPD segera persiapan Kader Partai Gerindra untuk maju sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
Untuk Pilkada Kepulauan Sula, dalam rapat itu menguat tiga nama sebagai Bakal Calon Bupati, masing-masing Ramli Sade, Muhammad Natsir Sangadji, dan Alias Ode Kombe. Dikabarkan, “DPD Gerindra menyatakan sikap untuk Pilkada Kepulauan Sula, siapapun Bakal Calon Bupati, Kaders Gerindra adalah Bakal Calon Wakil Bupatinya,” demikian beberapa simpulan dari beberapa media berita yang dihimpun www.jurnalswara.
“Kalau kondisi terakhir seperti ini, yaitu DPD Propinsi Malut cenderung memihak kepada kaders PDI-Perjungan, maka kami mempertanyakan komitmen DPD. Karena ada kader, yaitu Ketua DPC Partai Gerindra Muhammad Natsir Sangadji yang berpasangan dengan Hendrata Thes (Bacalon Bupati),” ujar Ramli.
Pasangan Hendrata Thes dan Muhammad Natsir Sangadji kini siap daftar ke KPUD Kepulauan Sula setelah kantongi B1KWK dari Partai Demokrat ( empat Kursi ) dan Partai Amanat Nasional ( satu Kursi). Pasangan bergelar HT-Manis ini juga mendapat dukungan partai non-kursi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Kaesang Pangarep.
Ketua Bapilu DPC Gerindra Kepulauan Sula M. Rismit Teapon yang dihubungi media ini mengakui butir-butir kesepakatan saat Rakerda DPD Partai Gerindra Maluku Utara waktu itu. “Dalam Rakerda itu memang fokus membahas persiapan kaders di Pilkada. Itu ada dalam catatan Rakerda,” akui Rismit.
Soal kekecewaan sejumlah pengurus DPC dan simpatisan bahwa Ketua DPD berpihak ke lawan politik dalam pengurusan B1KWK di DPP belum sepenuhnya benar. “Karena Partai Gerindra adalah partai kaders, tentu pimpinan tertinggi partai dalam hal ini Pak Sekjen dan Ketua Umum Pak Prabowo, kami yakin sangat peduli dengan kaders partai. Apalagi pasangan yang diusulkan, HT-Manis, adalah kader, dan berpeluang menang,” ujar Rismit.
Rismit mengajak seluruh pengurus dan simpatisan untuk bersikap tenang, karena pengurusan B1-KWK masih berproses. Apalagi Ketua DPC Muhammad Natsir Sangadji juga sudah bertemu Sekjen DPP dan beberapa petinggi partai di Jakarta.
“Kami yakin DPP akan mempertimbangkan secara matang kepada siapa b1-KWK akan diberikan. Tidak mungkin DPP akan memberikan kepada pasangan yang nyata-nyata telah berbeda dengan partai di legislative dan pilpres kemarin,” ungkap Rismit.
Rismit juga bilang, DPP akan mempertimbangkan Hasil Survei terkait elektabilitas para calon. Semisal hasil Lembaga Survey Indikator yang dilaksanakan bulan kemarin, memposisikan elektabilitas Hendrata Thes sangat tinggi dibanding Calon Petahana Fifian Adeningsih Mus.
Sementara Ketua DPC Muhammad Natsir Sangadi yang dihubungi via telepon tidak berkomentar banyak. “Mohon doa dari kawan-kawan (media, red). Kami masih berjuang,” kata Bakal Calon Wakil Bupati ini singkat.
Lalu, benarkah DPP Partai Gerindra tega mendepak Kaders-nya sendiri dan lebih mengutamakan “musuh” politiknya di 14 Pebruari 2024 kemarin?.(red)
